Anggota KPU

Baca Berita

KPU Kabupaten Bangli Kekurangan Pegawai Organik

Oleh : kpubangli | 23 Februari 2017 | Dibaca : 244 Pengunjung

Bangli, kpu-bangli.kpu.go.id - Dalam meningkatkan etos kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangli yang semakin padat. Lembaga penyelenggara Pemilu dan pemilihan di Kabupaten Bangli ini masih terkendala Sumber Daya Manusia (SDM). Khususnya SDM organik yang memahami teknologi informatika dan kemampuan  SDM sesuai kebutuhan KPU.
Demikian terungkap dalam rapat pleno antara komisioner KPU Kabupaten Bangli dengan jajaran sekretariat Kamis (23/2), menindak lanjuti surat sekretaris KPU Kabupaten Bangli nomor 359/Ses Prov-016/II/2017 dan Sekjen KPU RI nomor 206/SJ/II/2017 tentang permohonan data informasi/permasalahan bidang SDM.   
Ketua KPU Kabupaten Bangli Dewa Agung Lidartawan,STP.,MP mengatakan, persoalan SDM merupakan salah satu masalah krusial karena terbilang cukup berat. Kondisi pegawai di KPU Kabupaten Bangli terdiri dari pegawai pinjaman pemerintah daerah kabupaten Bangli dan pegawai organik yang diangkat dari Sekjen KPU RI sesuai kebutuhan pegawai. Sayangnya, pegawai organik yang dimiliki ternyata bukan putra daerah. Akibatnya, setelah sekian tahun bertugas pegawai organik ini mengajukan pindah. Dengan alasan agar dekat dengan keluarga atau ikut suami. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan etos kerja yang kurang nyaman.
Betapa tidak, pegawai organik sesungguhnya sengaja dipersiapkan dan dibekali dengan berbagai pelatihan dalam rangka memenuhi standar kebutuhan kerja di lingkungan KPU. Tetapi dengan alasan psikologis dan faktor jauh dari keluarga seperti itu menyebabkan pegawai organik dipindahkan.
 ‘’Kita mengharapkan dan telah dimasukan dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) KPU Kabupaten Bangli agar jika dilakukan perekrutan pegawai organik oleh KPU RI, kedepannya dicantumkan syarat putra daerah yang memiliki standarisasi kebutuhan KPU. Ini penting dilakukan melihat realita yang ada di KPU Kabupaten Bangli selama ini,’’pintanya.  
Selain persoalan pegawai organik, pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sekarang lebih dikenal dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun honorer pinjaman daerah tidak dipersiapkan dan kurang memenuhi persyaratan secara khusus,salah satunya kemampuan bidang Teknologi Informatika. Sehingga dari sisi kualitas sangat berpengaruh terhadap etos kerja. Disamping itu, minimnya etos kerja pegawai dengan kualifikasi khusus seperti kemampuan di bidang Teknologi Informatika, beberapa pekerjaan seperti operator harus merangkap tugas. 
Solusinya, perlu dipersiapkan anggaran untuk pelatihan dan pembekalan bagi SDM PNS/ASN dan pegawai honorer bantuan daerah. Disamping itu perlu juga adanya alih status dari pegawai pinjaman daerah menjadi pegawai organik KPU RI. AGar etos kerja bagi pegawai daerah itu bisa lebih nyaman. (puj/foto : kpubgl)


Oleh : kpubangli | 23 Februari 2017 | Dibaca : 244 Pengunjung


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya :

 



Anggota Sekretariat
Hubungi Kami









Skype Me�!
Skype Me�!
Jajak Pendapat
Bagaimana Penilaian Anda Terhadap Website Resmi KPU Bang li?
Twitter