Anggota KPU

Baca Berita

Audensi DPW Bali Dan DPD PSI Di KPU Kabupaten Bangli

Oleh : kpubangli | 22 Agustus 2017 | Dibaca : 46 Pengunjung

Bangli, kab-bangli.kpu.go.id - Lima orang pengurus DPW Bali dan DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Bangli Selasa (22/8), mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangli untuk melakukan audensi serta meminta penjelasan proses verifikasi faktual.Rombongan lima orang pengurus PSI itu diterima lima orang komisioner KPU Bangli, Kasubag dan plt.Sekretaris penyelenggara Pemilu itu di ruang rapat kantor setempat. Nyoman Rumiarta Ketua DPD PSI Kabupaten Bangli mengatakan, PSI merupakan partai politik baru yang kini sudah terdaftar di Kementerian Hukum RI. Pengurus PSI didominasi anak muda yang sejatinya masih belum mengenal politik. Pihaknya sendiri telah melakukan audensi dengan KPU RI di Jakarta dan KPU Provinsi Bali. 

Dalam audensi dengan KPU Bangli pihaknya ingin mempertanyakan lebih jauh tentang syarat maupun mekanisme saat dilakukan verifikasi faktual. Dimana secara aplikasi PSI juga sudah membuat Sistem Aplikasi (SIAP) yang diharapkan bisa merger dengan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) KPU RI. Segala data dan struktur PSI akan masuk dalam SIAP. “Kami berharap sistem aplikasi kami bisa merger dengan aplikasi milik KPU RI,”pintanya.

Menanggapi hal itu Ketua KPU Kabupaten Bangli Dewa Agung Lidartawan,  menyatakan secara resmi Undang-undang Pemilu dan penyelenggara belum diterima pihaknya. Karena secara informal Undang–undang yang mengatur penyelenggaran Pemilu serentak pada tahun 2019 mendatang baru diterima. Apakah isi undang – undang nomor 7 tahun 2017 isinya sama dengan draf yang diterima pihaknya, lebih lanjut masih akan dipelajari. Namun mengacu pada draf Undang–undang yang ada partai politik peserta pemilu adalah partai politik yang telah berstatus badan hukum sesuai Undang–undang partai politik, memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, memiliki kepengurusan di 75 % jumlah kabupaten/kota pada provinsi bersangkutan, memiliki kepengurusan di 50 % kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, memiliki anggota sekurang–kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota. Serta mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi,dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu. 

Khususnya memiliki anggota 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk. Pihaknya belum bisa menentukan nominal angka 1/1.000 untuk Kabupaten Bangli. Karena DAK2 sampai saat ini Kementerian Dalam Negeri belum menyerahkan hal itu ke pihaknya. Disamping itu tata cara verifikasi partai politik lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan KPU. “Mari kita tunggu secara bersama – sama tentang tata cara verifikasi itu. Anggaran verifikasi faktual sudah kami terima dalam anggaran tahun 2017. Begitu juga dengan sistem aplikasi yang dimiliki PSI apakah bisa merger dengan Sipol menjadi kewenangan KPU RI,”ungkapnya.

Diakhir audensi, DPD PSI Kabupaten Bangli menyerahkan salinan putusan dan alamat kepengurusan  kepada KPU Bangli untuk dipergunakan sebagaimana perlunya. (puj/grp/foto : kpubgl).


Oleh : kpubangli | 22 Agustus 2017 | Dibaca : 46 Pengunjung


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya :

 



Anggota Sekretariat
Hubungi Kami









Skype Me�!
Skype Me�!
Jajak Pendapat
Bagaimana Penilaian Anda Terhadap Website Resmi KPU Bang li?
Twitter