Anggota KPU

Baca Berita

Dana Bantuan Partai Politik di Bangli Digodok

Oleh : kpubangli | 14 Juni 2017 | Dibaca : 164 Pengunjung

Bangli, kab-bangli.kpu.go.id - Pemerintah Kabupaten Bangli dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangli, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bangli Rabu (14/6), mengelar rapat koordinasi dengan Partai Politik (Parpol) untuk menggodok alokasi bantuan dana Parpol. Dimana bantuan dana parpol sejumlah Rp 725.178.694 yang dikucurkan melalui APBD  Kabupaten Bangli tahun 2017. Dimana KPU Bangli menjadi bagian dari tim verifikasi penelitian persyaratan administrasi bantuan keuangan partai politik.

Kepala Badan (Kaban) Kesbangpol Kabupaten Bangli Drs I Nyoman Terus Arsawan mengatakan, alokasi bantuan keuangan kepada partai politik agar mengacu kepada Permendagri nomor 6 tahun 2017, Keputusan Bupati Bangli Nomor 210/37/2017 tentang bantuan keuangan kepada partai politik tahun anggaran 2017, Keputusan Bupati Nomor 210.05/36/2017 tentang tim verifikasi penelitian persyaratan administrasi bantuan keuangan partai politik tahun anggaran 2017. Dalam Permendagri prosentase alokasi anggaran sudah sangat jelas, sebesar 60 % bantuan harus dialokasikan untuk pendidikan politik meliputi seminar, lokakarya, dialog interaktif, sarasehan, dan workshop. Sisanya lagi 40 % dipergunakan untuk operasional kesekretariatan.

Terus mencontohkan pembiayaan operasional sekretariat adalah perjalanan dinas dalam dan luar daerah, besarannya sudah sangat jelas. Begitujuga honor narasumber, biaya konsumsi dan snak sudah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Bangli. Jangan sampai partai politik membiayai kegiatan melebihi ketentuan yang sudah ada. ‘’Kita saat ini sudah meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk itu partai politik dalam merealisasikan bantuan agar mengacu aturan yang ada,’’pintanya.

Hal senada dikatakan Putu Gede Pertama Pujawan Anggota KPU Bangli. Dengan telah diaturnya peruntukan bantuan mengacu Permendagri Nomo 6 Tahun 2017, seluruh partai politik di Kabupaten Bangli yang meraih kursi di DPRD Kabupaten Bangli meliputi PDI-P, Golkar, Demokrat, Gerindra, PKPI, dan Hanura agar benar – benar merealisasikan anggaran sesuai dengan aturan yang ada. Dalam Permendagri prosentase anggaran sudah sangat jelas, 60 persen adalah untuk pendidikan politik. Artinya, 60 % anggaran itu agar benar – benar direalisasikan sesuai asas penggunaan anggaran yakni efektif, efisien serta tepat sasaran. Dimana angka partisipasi masyarakat Kabupaten Bangli dalam beberapakali Pemilu berada dalam posisi dua terbaik di Provinsi Bali. Sehingga untuk mencerdaskan pendidikan politik dan demokrasi masyarakat, harus bisa terus dipacu sesuai anggaran yang ada.

‘’Partai politik sudah dibiayai oleh pemerintah. Saya minta kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi, tidak bisa hanya dibebankan kepada KPU. Partai politik yang nota bene paling memiliki kepentingan, harus mengintensifkan kegiatan pendidikan politik dan demokrasi itu bukan hanya menyasar kader.  Tapi masyarakat Bangli dalam arti luas. Sejalan dengan  optimisme kami untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat. Baik dalam hajatan Pilkada serentak tahun 2019 maupun Pemilu 2019,’’pintanya. (puj/gpr/foto : kpubgl)


Oleh : kpubangli | 14 Juni 2017 | Dibaca : 164 Pengunjung


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya :

 



Anggota Sekretariat
Hubungi Kami









Skype Me�!
Skype Me�!
Jajak Pendapat
Bagaimana Penilaian Anda Terhadap Website Resmi KPU Bang li?
Twitter